Tapsel, Demokratis
Penanganan dugaan penjualan aset hibah purna pakai dari PT Agincourt Resources (PTAR) di SMKN 2 Batangtoru memasuki babak baru yang semakin panas.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (Tapsel) akhirnya membeberkan perkembangan pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 2 Batangtoru, E. Sihombing, terkait nasib aset alat praktik siswa yang seharusnya dijaga untuk kepentingan pendidikan, Kamis (19/11/2026).
Fakta yang terungkap di meja penyidik justru semakin menguatkan dugaan publik: aset pendidikan dijual ke pengepul barang rongsokan.
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tapsel, M. Tarmizi Siregar, yang didampingi Kasi Pidsus, mengungkap pengakuan mengejutkan dari Kepala SMKN 2 Batangtoru saat dikonfirmasi awak media di Kantor Kejari Tapsel.
Dalam pengakuannya, E. Sihombing mengakui telah menjual sebagian aset hibah PTAR kepada penampung barang rongsokan di wilayah Batangtoru senilai Rp7 juta.
Aset yang dimaksud adalah aset yang diserahkan PTAR pada 11 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keperluan praktik siswa Jurusan Teknik Alat Berat, berupa 1 Unit Mobil LV Full Body dan 1 Unit Forklift Body Komplit Tanpa Mesin.

Pengakuan ini sontak menjadi bukti kuat bahwa dugaan yang selama ini disampaikan pelapor dalam Dumas Nomor: 003/LSM-ALIANSI PERS/DUMAS/VI/2026 bukan sekadar isu liar, melainkan fakta yang diakui langsung oleh pihak yang dilaporkan.
Dalih Sudah Kembalikan Uang, Tapi Bukti Nihil
Meski telah mengakui menjual aset tersebut, pihak Kepala Sekolah berdalih telah mengembalikan uang hasil penjualan tersebut.
Namun dalih itu langsung terbantahkan oleh temuan penyidik. Hingga saat ini, pihak sekolah belum mampu menyerahkan bukti autentik berupa:
- Bukti transfer/kwitansi pengembalian uang Rp7 juta
- Bukti fisik sisa aset yang tidak terjual
- Kejelasan rekening tujuan penyetoran dana disetor ke mana, atas nama siapa, dan kapan?
“Kami masih menunggu bukti-bukti itu. Sampai hari ini, bukti pengembalian uang dan sisa aset belum diserahkan secara lengkap,” ujar penyidik Pidsus Kejari Tapsel di hadapan wartawan.
Ketiadaan bukti ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik: Jika benar sudah dikembalikan, mengapa buktinya tidak ada? Ke mana sebenarnya uang Rp7 juta itu mengalir?
Kejari Beri Tenggat 40 Waktu Hari, Publik Menuntut Transparansi
Menyikapi ketiadaan bukti tersebut, penyidik masih memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terkait untuk melengkapi dokumen dan bukti fisik.
- Tarmizi menjelaskan, Kejaksaan memberikan tenggat waktu selama 60 hari dan saat ini masih menyisakan masa tunggu 40 hari ke depan.
Kebijakan pemberian masa tunggu ini pun menjadi sorotan. Publik menilai, tenggat 40 hari tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat proses hukum, apalagi jika pengakuan penjualan aset sudah disampaikan secara terbuka di hadapan penyidik.
“Kami akan pantau terus. Jangan sampai tenggat 40 hari ini justru menjadi ruang untuk menghilangkan jejak atau melengkapi bukti secara rekayasa,” ujar salah seorang pemerhati pendidikan di Sumatera Utara kepada Demokratis.
Pelapor Belum Dipanggil, Kejari Anggap Dumas Sudah Lengkap
Selain persoalan bukti, wartawan turut mempertanyakan alasan Kejaksaan yang hingga kini belum memanggil pihak pelapor (pendumas)untuk dimintai klarifikasi.
Menanggapi hal itu, M. Tarmizi berargumen bahwa materi dalam Surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Nomor: 003/LSM-ALIANSI PERS/DUMAS/VI/2026 dinilai sudah lengkap, sehingga pemanggilan tambahan dianggap belum diperlukan.
Jawaban ini dinilai janggal oleh sejumlah pihak. Sebab, dalam penanganan pengaduan masyarakat, keterangan pelapor justru sangat penting untuk memperkuat konstruksi perkara dan membuka fakta-fakta baru yang belum terungkap dalam pemeriksaan terlapor.
Pembuat Dumas, Nasir Dongoran dan Sulton Harahap saat dikonfirmasi, membenarkan pihak Kejari Tapanuli Selatan telah memberikan 40 hari lagi dari 60 hari. “Mari kita lihat apa benar perkataan pihak kejaksaan ini,” tegasnya. (MH)
