Bandung, Demokratis
Dana revitalisasi sekolah adalah bantuan Pemerintah Pusat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan yang mengalami kerusakan.
Namun pada kenyataannya penyelenggaraan bantuan tersebut kurang tepat sasaran baik SD, SMP, SMA/SMK Negeri maupun swasta.
Hasil pemantauan di lapangan dari tahun kemarin sampai sekarang tambah tidak jelas terutama dalam katagori penentuan sekolah yang mendapat bantuan bangunan. Anggaran miliaran satu sekolah hanya untuk rehab. Sedangkan banyak kondisi sekolah yang dapat masih utuh. Artinya tidak termasuk kategori rehab berat disinyalir dipaksakan sehingga dalam proses pembongkaran saja jadi tontonan kurang masuk akal. Kondisi bangunan masih utuh susah dibongkar atau dirobohkan. Apalagi sekarang ada katagori pilihan baja ringan atau kayu. Lucunya bangunan masih utuh oleh kayu mau diganti dengan kayu lagi yang standarnya kurang jelas.
Memang ada yang menggunakan kayu sesuai dengan pengajuan tapi kayunya harus lebih bagus dari yang sekarang atau kayu kelas dua bukan albasia yang bengkok, genteng, kusen, terkadang dipakai lagi dengan alasan rehab. Sekolah tidak salah yang salah pengawas dan penentu penlok awal tentang kondisi bangunan justru di mana pengawasan tiap sekolah untuk bantuan revitalisasi SD, SMP, SMA/SMK diduga 0% atau masuk angin.
Yang paling ngeri kualitas dan kinerja konsultan tidak tampak sama sekali kelihatan dari beberapa sekolah justru diduga ikut melancarkan oknum sekolah yang mau meraih keuntungan, mengarahkan pembelian barang. Intinya patgulipat dengan sekolah alasan yang dimunculkan sesuai siplah.
Sedangkan siplah juga bisa diutak atik namanya juga aturan manusia. Begitu juga dengan proses pekerjaan seharusnya dikerjakan secara swakelola diduga banyak sekolah yang pekerjaannya dikerjakan oleh pihak ketiga (pemborong).
Kami dari tim media sebagai kontrol sosial sangat miris dengan bantuan yang digelotorkan cukup besar sampai miliaran lebih per satu sekolah untuk perbaikan sekolah keruksakanya tidak sesuai dengan aturan tingkat kerusakannya. Sedangkan sekolah bentuknya seperti itu tidak seperti membangun rumah mewah di perkotaan. Justru kami sangat aneh dana yang diajukan dan direalisasi begitu mudah dicairkan tanpa dikawal dari nol pembangunan hanya mengandalkan konsultan yang diduga banyak ikut bermain dengan sekolah terutama kepala sekolah. Padahal konsultan justru harus mengawasi pembelian barang atau struktur bangunan agar sesuai dengan ketentuan bukan ikut ikutan menunjukan pembelian barang pada pendor yang telah dikoling atau diarahkan oleh konsultan. Jelas sekolah terkadang merasa terbantu karena segala-gala harus ada rekom dari konsultan yang akhirnya ada main antara kepala sekolah dengan konsultan, sehingga mempengaruhi pada kualitas bangunan.
Kami berharap ada yang peduli terhadap anggaran yang digelontorkan miliaran rupiah baik dari APH yang ditugaskan oleh pemerintah tanpa ada kepentingan apapun soalnya kalau dibiarkan akan hancur dunia pendidikan dijadikan ajang korupsi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Aturan ditentukan sanksi dibuatkan tapi kenapa tidak ada yang masuk kerangkeng besi padahal cros ceknya sangat mudah foto bangunan awal dengan uang yang dicairkan cukup jelas, pasti ketemu masa bangunan kondisi tingkat keruksakannya paling 20% dan 30% masuk kategori rehab berat darimana hitung hitungannya kalau bukan kongkalikong sama pembuat kebijakan. (Tim)
