Jakarta, Demokratis
Gurita korupsi dan mafia tanah di tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tampaknya belum benar-benar habis. Meski genderang perang telah ditabuh lewat pernyataan keras Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, “Walau kiamat kurang dua hari, mafia tanah tetap ada,” kenyataan pahit di lapangan justru membuktikan bahwa praktik lancung tersebut masih subur, merampok hak-hak rakyat kecil.
Kini, sorotan tajam dan desakan publik mengarah langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Utara yang berlokasi di Jalan Melur No. 10, Rawa Badak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong kuat untuk segera menyasar dan mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) sistemik yang melibatkan Kepala Seksi PHP, Bara Haji, dan Kepala Seksi Pengukuran, Dwi Tuhu. Kedua pejabat publik ini dituding menjadi aktor di balik lambatnya pelayanan dan berbagai manuver yang menyulitkan para pemohon sertifikat tanah.
Gurita Pungli: Dari Modus “Jalan Tol” hingga Sertifikat PTSL yang Katanya Gratis!
Berdasarkan laporan media lokal Demokratis, jeritan hati masyarakat awam di Jakarta Utara membongkar tabir gelap pelayanan instansi ini. Praktik percaloan disinyalir marak dengan modus yang sangat berani.
- Tarif Jalur Tol Rp9.500.000:Ditemukan bukti berupa video dan keterangan pemohon yang frustrasi karena berkasnya mandek bertahun-tahun. Ironisnya, mereka dianjurkan menggunakan “istilah jalan tol”—membayar upeti sebesar Rp9,5 juta agar semua urusan mendadak beres seketika.
- Pungli PTSL Jutaan Rupiah:Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digembar-gemborkan pemerintah gratis bagi rakyat miskin, justru dijadikan ladang perasan oleh oknum BPN Jakarta Utara. Warga mengaku diperas dengan tarif berkisar RP3.000.000 hingga Rp5.000.000 per bidang tanah.
- Pengukuran Tanah yang Mandek Bertahun-tahun:Selain masalah administrasi, seksi pengukuran di bawah komando Dwi Tuhu juga dihujani keluhan karena proses pengukuran bidang tanah milik warga sengaja ditelantarkan hingga bertahun-tahun tanpa kejelasan.
Saat dikonfirmasi mengenai bobroknya pelayanan ini, pejabat setingkat kepala seksi di Kantah Jakarta Utara hanya memberikan jawaban diplomatis melalui pesan singkat WhatsApp. “Baik, bang, terima kasih infonya. Nanti saya minta arahan pimpinan. Seingat saya tidak ada berkas yang terkendala di kami, apalagi soal PTSL. Siap, bang, terus terang saya tidak paham, kalau abang ada info lebih lanjut kabari ya bang,” ujarnya, terkesan buang badan dari kenyataan pahit yang dihadapi warga.
Konsekuensi Hukum Mengerikan: Penjara Seumur Hidup Menanti Oknum Pungli
Jika dugaan ini terbukti di pengadilan, Bara Haji dan Dwi Tuhu tidak hanya sekadar kehilangan jabatan, melainkan terancam hukuman pidana yang sangat berat. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan mereka dapat dijerat pasal berlapis:
- Pasal 12 huruf e (Pemerasan dalam Jabatan/Pungli):Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- Ancaman Pidana:Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliiar.
- Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a dan b (Suap/Gratifikasi):Menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
- Ancaman Pidana:Pidana penjara paling singkat 1 tahun hingga seumur hidup, serta denda yang bisa mencapai miliaran rupiah.
- Sanksi Administratif Berat:Pemecatan secara tidak hormat (PTDH) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai UU Aparatur Sipil Negara, serta penyitaan aset yang diduga kuat berasal dari aliran dana haram hasil pungli.
KPK Diminta Lanjutkan Estafet Bersih-bersih Mafia Tanah
Desakan publik agar KPK segera melakukan penyelidikan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BPN Jakarta Utara bukanlah tanpa alasan. Langkah ini menjadi kelanjutan logis setelah KPK secara agresif mengobrak-abrik jaringan mafia tanah di internal Kementerian ATR/BPN sepanjang September 2026.
Sebagaimana diketahui, KPK baru saja mengguncang publik lewat OTT berskala besar pada 14 September 2026 di BPN Kabupaten Bogor, dengan menyita uang tunai fantastis senilai Rp106,3 miliar di dalam puluhan koper, serta menetapkan Dirjen PPTR ATR/BPN Lampri sebagai tersangka. Tak berhenti di sana, pada 23 September 2026, penyidik KPK juga menggeledah BPN Kabupaten Mojokerto dan Kanwil BPN Jawa Timur.
Masyarakat Jakarta Utara kini menuntut keadilan nyata. Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPK wajib segera memeriksa Bara Haji dan Dwi Tuhu. Jika terbukti bersalah, tindakan tegas harus diambil tanpa pandang bulu demi memberikan efek jera, memulihkan kepercayaan publik, sekaligus menjaga marwah kebebasan pers di Indonesia yang terus berani membongkar praktik-praktik kotor ini. Rakyat sudah muak, dan kini saatnya hukum berbicara! (Red/Dem)
