Delapan Tahun APBDes Rancahan di Kabupaten Indramayu Dipertanyakan, AMR Desak Transparansi dan Minta Kuwu Mundur

Indramayu, Demokratis

Aliansi Masyarakat Rancahan (AMR), Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kembali mempertanyakan tindak lanjut atas aksi yang mereka gelar pada 9 Februari 2026. Dalam aksi tersebut, sejumlah masyarakat mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rancahan selama kurang lebih delapan tahun serta menuntut Kepala Desa (Kuwu) Rancahan mundur dari jabatannya, Sabtu (22/8/2026).

Namun, hingga kini, AMR menilai belum memperoleh penjelasan yang konkret mengenai perkembangan laporan dan aduan yang telah mereka sampaikan kepada instansi terkait.

Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan AMR antara lain pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 2025 yang disebut mengalami perubahan pada September, Pendapatan Asli Desa (PAD) dan lelang tanah bengkok yang diduga dilakukan tanpa musyawarah, serta penggunaan anggaran sarana olahraga tahun 2024 senilai sekitar Rp62 juta.

Selain itu, AMR juga mempertanyakan anggaran honorer atau insentif guru TK dan PAUD, iuran masjid, serta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Blok Lebiyah–Kali Gede pada tahun anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp285 juta.

Persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah perkembangan PAD Desa Rancahan dari tahun ke tahun yang dinilai tidak menunjukkan peningkatan signifikan.

Padahal, menurut AMR, apabila melihat keberadaan aset desa dan pengelolaan tanah kas desa, potensi pendapatan desa semestinya dapat mengalami peningkatan setiap tahun.

Atas sejumlah persoalan tersebut, masyarakat yang tergabung dalam AMR meminta adanya keterbukaan informasi dan penjelasan secara menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan serta aset desa selama periode kepemimpinan Kuwu Rancahan.

Laporan Disebut Telah Dilimpahkan ke Kejaksaan

Sebelumnya, awak media melakukan konfirmasi kepada pihak Inspektorat. Sarifudin menjelaskan bahwa laporan dan aduan masyarakat Desa Rancahan telah diperiksa dan kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri.

“Berkas telah semua diperiksa, dan sudah kami limpahkan ke kejaksaan. Tinggal nunggu kejaksaan untuk expo,” ujar Sarifudin saat dikonfirmasi awak media pada 7 Agustus 2026.

Namun, penjelasan tersebut dinilai belum menjawab secara konkret mengenai sejauh mana perkembangan laporan masyarakat serta langkah berikutnya yang akan dilakukan terhadap aduan tersebut.

Merespons hal itu, perwakilan AMR yang berjumlah lima orang kembali mendatangi Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.

Saat mendatangi Inspektorat, AMR mengaku belum memperoleh jawaban signifikan terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.

Kejari: Berkas Telah Diperiksa

Sementara itu, pihak Kejari Indramayu melalui Kasi Intel, Tomy Novendri, menyampaikan bahwa berkas laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan.

Menurut Tomy, pada Rabu (19/08/2026)  pihak kejaksaan juga telah mengirimkan surat mengenai perkembangan hasil pemeriksaan kepada pihak yang dilaporkan.

“Ini kan karena pelaksanaan tugasnya bukan di zaman saya. Saya baru Juni. Yang saya sampaikan, ini pelaksanaan tugasnya bukan di zaman saya. Kalau ini pelaksanaan tugasnya di zaman saya, mungkin lebih banyak informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi fakta-faktanya saya hanya membaca, pak,” jelas Tomy Novendri.

Tomy juga menjelaskan bahwa pihak Kejaksaan telah melakukan koordinasi terkait pelimpahan berkas kepada Inspektorat.

Pelimpahan tersebut, menurut pihak Kejaksaan, berkaitan dengan mekanisme penanganan laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan kepala desa berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Dengan demikian, pelimpahan laporan kepada Inspektorat tidak serta-merta berarti laporan masyarakat dihentikan. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

AMR Minta Proses Tidak Berhenti

Bagi masyarakat yang tergabung dalam AMR, persoalan utama bukan semata-mata mengenai lembaga mana yang menangani laporan, tetapi kepastian bahwa seluruh dugaan yang mereka sampaikan benar-benar diperiksa secara objektif dan transparan.

Masyarakat juga berharap adanya kejelasan mengenai hasil pemeriksaan terhadap sejumlah persoalan yang mereka pertanyakan, termasuk pengelolaan BUMDes, PAD, tanah bengkok, sarana olahraga, insentif guru, iuran masjid hingga pembangunan JUT.

AMR menilai masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran desa, terlebih ketika terdapat sejumlah pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa.

Sementara itu, pihak Kejaksaan memastikan bahwa pelimpahan laporan kepada Inspektorat bukan berarti proses tersebut berhenti. Penanganan tetap diarahkan sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing lembaga.

Sampai saat ini masyarakat yang mengatasnamakan AMR masih menunggu kejelasan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut dari instansi terkait atas laporan dan tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan. (RT)

Related Articles

Latest Articles