Jakarta, Demokratis
Penanganan tiga Laporan Polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana eksploitasi psikis terhadap anak di bawah umur menjadi sorotan publik. Kasus yang dilaporkan oleh seorang ibu korban ini dinilai mandeg dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pelapor sejak tahun 2024.
Kuasa hukum pelapor dari Law Firm Prof. Dr. Suhandi Cahaya meminta Kepala Kepolisian Resor Metro (Polresmetro) Jakarta Utara untuk memberikan kejelasan. Mereka mendesak agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Harapan ini secara khusus ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Utara yang baru menjabat sejak September 2026, Kombes Pol. Adhe Hariadi, S.I.K., M.H. Kuasa hukum berharap pimpinan baru dapat memberikan atensi khusus terhadap perkara yang melibatkan terlapor berinisial DSD ini.
“Tujuan masyarakat melapor ke polisi adalah untuk memperoleh kepastian hukum, baik bagi pelapor maupun terlapor. Karena itu, setiap laporan perlu ditangani secara jelas dan profesional,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum kepada awak media di Polres Jakarta Utara, Jumat (16/10/2026).
Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kalau memang unsur pidananya terpenuhi dan alat buktinya kuat, proses harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, apabila tidak memenuhi unsur, penghentian perkara harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pelapor Berhalangan Hadir Saat Pemanggilan
Pasca-konferensi pers yang digelar pihak korban pada 13 Oktober 2026, penyidik Unit Peraturan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Utara, yakni Penyidik Aritonang dan Kanit PPA Doddy Pandapotan, melayangkan surat panggilan darurat.
Pelapor dijadwalkan menjalani pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati pada Jumat, 16 Oktober 2026. Namun, pelapor berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas dinas di luar kota. Tim kuasa hukum memastikan telah mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran resmi kepada penyidik.
Mengingat perkara ini melibatkan anak di bawah umur, kuasa hukum meminta agar proses pemeriksaan ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Desakan Transparansi SP2HP
Sorotan tajam juga diarahkan pada pemenuhan hak-hak pelapor. Kuasa hukum mengaku telah berulang kali mengirimkan surat resmi maupun meminta secara langsung perkembangan penyidikan kepada pihak PPA Polres Jakarta Utara. Namun, hingga berita ini diturunkan, hak pelapor untuk mendapatkan dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) belum terpenuhi dengan berbagai alasan dari pihak penyidik.
Padahal, penyampaian perkembangan perkara melalui SP2HP diatur secara tegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Sementara itu, penanganan perkara yang semula mandeg sejak 2024 dilaporkan mulai menunjukkan pergerakan setelah adanya konfirmasi dan pengawasan dari awak media.
Merespons pertanyaan media terkait keluhan belum diterimanya SP2HP, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, Susanto, menyarankan agar pihak yang berperkara mengirimkan surat resmi kembali untuk menanyakan perkembangan tiga laporan tersebut sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku.
Pihak pelapor kini mendesak Polres Metro Jakarta Utara segera melakukan gelar perkara secara transparan demi membuktikan komitmen dan profesionalitas Polri dalam menangani kasus perlindungan anak. (Red/Dem)
