FORGAS Bali Dorong Penguatan Dresta Bali, Aspirasi MDA Disampaikan kepada Presiden soal Sampradaya Asing

Denpasar, Demokratis

Forum Gerakan Adat Senusantara (FORGAS) Provinsi Bali terus mendorong penguatan adat, agama, dan budaya Bali melalui pemahaman serta perlindungan terhadap nilai-nilai Dresta Bali.

Dorongan tersebut menjadi salah satu hasil penting dalam Seminar Nasional DPD FORGAS Provinsi Bali yang digelar pada 3 April 2026 di Gedung Ksirarnawa, Art Centre Denpasar.

Seminar nasional bertajuk “Strategi Penguatan Dresta Bali dalam Mencegah dan Menangkal Intervensi Sampradaya Asing Ideologi Transnasional” itu menjadi forum untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberlangsungan adat, agama, budaya, serta kehidupan masyarakat Bali di tengah dinamika perkembangan kelompok dan ajaran keagamaan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, dengan keynote speech Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.

Seminar diikuti sekitar 850 peserta dari berbagai unsur, antara lain pemerintah, Desa Adat, aparat keamanan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta masyarakat Bali.

Sejumlah narasumber juga hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Ketua PEPABRI Provinsi Bali sekaligus Ketua PHDI Pemurnian Provinsi Bali, akademisi hukum, tokoh agama Hindu, budayawan, serta unsur terkait lainnya.

Dari seminar tersebut, FORGAS Bali menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menekankan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat Hindu Bali terhadap adat, agama, budaya, dan Dresta Bali.

FORGAS Bali mendorong terbangunnya gerakan bersama masyarakat Hindu Bali dan para pemerhati budaya untuk menjaga keberadaan serta nilai-nilai Dresta Bali sebagai bagian dari identitas kehidupan masyarakat Bali.

FORGAS juga merekomendasikan penguatan komitmen pemerintah daerah, DPRD, FKUB, MDA, PHDI, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur terkait dalam menjaga adat, agama, dan budaya Bali.

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah mendorong MDA Provinsi Bali untuk memperkuat regulasi adat serta mendorong Desa Adat menyusun atau menyempurnakan Awig-awig dan Pararem yang mengatur aktivitas kelompok yang dalam rekomendasi tersebut dikategorikan sebagai sampradaya asing atau transnasional di wilayah masing-masing, termasuk ketentuan mengenai sanksi adat sesuai kewenangan Desa Adat.

Rekomendasi lainnya mencakup peningkatan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat Hindu Bali, termasuk pendekatan persuasif terhadap warga yang telah mengikuti ajaran yang menjadi pokok pembahasan.

FORGAS Bali juga mendorong penguatan materi pendidikan agama Hindu di sekolah dan perguruan tinggi yang disesuaikan dengan konteks ajaran Hindu Bali dan Nusantara.

Ketua DPD FORGAS Provinsi Bali, Dr. Drs. Kadek Arya Bagiastra, S.E., S.H., M.H., M.M., menegaskan bahwa penguatan Dresta Bali perlu ditempuh melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap adat, agama, dan budaya Bali.

“Menjaga Dresta Bali bukan berarti menutup diri terhadap keberagaman. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat pemahaman masyarakat terhadap adat, agama, dan budaya Bali, sehingga masyarakat memiliki landasan yang kuat dalam menjaga identitas dan nilai-nilai yang diwariskan leluhur.”

Menurut Kadek Arya, persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan budaya perlu disikapi secara terukur, edukatif, serta melalui koordinasi berbagai pihak.

“Karena itu, kami mendorong sinergi antara Desa Adat, pemerintah, tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen masyarakat. Edukasi dan dialog harus menjadi bagian penting agar setiap persoalan dapat disikapi secara bijaksana, tetap menghormati kerukunan serta ketentuan hukum yang berlaku.”

Sejalan dengan rekomendasi dan dinamika tersebut, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali pada Selasa, 29 September 2026 menyampaikan laporan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terkait sikap dan aspirasi mengenai pelarangan penyebaran serta pengembangan ajaran yang dalam dokumen MDA disebut sebagai sampradaya asing di Bali.

Laporan tersebut tertuang dalam Surat MDA Provinsi Bali Nomor 319/MDA-Prov Bali/IV/2026 tertanggal 24 April 2026, dengan perihal “Laporan Pelarangan Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Sampradaya Asing di Bali.”

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI serta ditembuskan kepada sejumlah pimpinan lembaga negara, kementerian, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam suratnya, MDA Provinsi Bali menekankan pentingnya menjaga kerukunan, kedamaian, adat, budaya, serta keberlangsungan kehidupan keagamaan masyarakat Bali.

MDA juga menjelaskan posisi Desa Adat sebagai lembaga sosial-religius sekaligus kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, tata kelola adat, hukum adat berupa Awig-awig dan Pararem, prajuru, serta kekayaan adat.

Menurut MDA, Desa Adat memiliki hak asal-usul dan tradisi yang diakui negara untuk memelihara serta menjaga wilayah, kerukunan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat adat.

Salah satu pokok dalam laporan MDA adalah keberadaan dan penyebaran ajaran yang oleh MDA dikategorikan sebagai sampradaya asing, khususnya Hare Krishna/ISKCON dan Sai Baba.

Dalam dokumen tersebut, MDA menyampaikan pandangan bahwa kedua kelompok tersebut merupakan organisasi atau gerakan transnasional yang memiliki ajaran yang dinilai berbeda dengan praktik dan tradisi Hindu Dresta Bali.

MDA juga menyampaikan kekhawatiran terhadap aktivitas penyebaran ajaran tersebut di tengah masyarakat Bali.

Namun demikian, berbagai tudingan, penilaian, maupun kekhawatiran mengenai aktivitas dan tujuan penyebaran tersebut merupakan pandangan yang tercantum dalam laporan MDA maupun materi seminar dan perlu dipahami sebagai posisi pihak yang menyampaikannya, bukan sebagai fakta yang telah diverifikasi secara independen.

Dalam laporannya, MDA turut merujuk sejumlah kebijakan dan keputusan pemerintah yang menurut MDA berkaitan dengan ajaran yang dipersoalkan.

Di antaranya Keputusan Kejaksaan Agung Nomor KEP-107/J.A/5/1984 tanggal 8 Mei 1984 serta Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Kementerian Agama RI Nomor H/BA.01.2/142/1994 tanggal 14 Januari 1994 yang dalam laporan MDA disebut berkaitan dengan pencabutan pengayoman terhadap Sai Baba.

MDA juga mencantumkan SKB MDA Provinsi Bali dan PHDI Bali Nomor 7/SK/MDA-PROV BALI/XIV/2020 dan Nomor 106/PHDI-BALI/XIV/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Dalam laporan tersebut, MDA menyatakan sejumlah Desa Adat di Bali telah mengambil langkah melalui keputusan Desa Adat dalam bentuk Pararem yang mengatur pelarangan pengembangan sampradaya non-Dresta Bali di wewidangan masing-masing.

MDA menyebut jumlah Desa Adat di Bali mencapai sekitar 1.500 Desa Adat dengan wilayah yang mencakup seluruh Bali.

Rangkaian rekomendasi yang lahir dari Seminar Nasional FORGAS Bali menunjukkan perhatian organisasi terhadap penguatan Dresta Bali melalui pendekatan adat, edukasi, regulasi, dan sinergi antarlembaga.

FORGAS Bali menempatkan Desa Adat, pemerintah, tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya Bali.

Dalam konteks tersebut, rekomendasi FORGAS Bali juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif, edukasi, serta dialog dalam menyikapi persoalan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat.

Sementara itu, pada bagian akhir suratnya, MDA Provinsi Bali meminta perhatian Presiden dan Wakil Presiden terhadap persoalan tersebut. MDA juga memohon kesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden guna menjelaskan secara lebih mendalam mengenai sikap dan dasar pemikiran MDA terkait penyebaran sampradaya asing di Bali.

Surat tersebut ditandatangani Bandesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dan Panyarikan Agung Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., M.H.

Sementara itu, dokumen rekomendasi Seminar Nasional FORGAS Bali ditandatangani Prof. Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional, dan Dr. Drs. Kadek Arya Bagiastra, S.E., S.H., M.H., M.M., selaku Ketua DPD FORGAS Provinsi Bali.

Rangkaian kegiatan dan dokumen tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan perhatian terhadap penguatan Dresta Bali melalui jalur seminar, edukasi, penguatan regulasi adat, serta koordinasi antara Desa Adat, pemerintah dan berbagai unsur masyarakat.

Di sisi lain, pembahasan mengenai kehidupan keagamaan dan keberadaan berbagai kelompok keagamaan di Bali tetap berkaitan dengan prinsip kerukunan, toleransi, kebebasan beragama, serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. (GT)

Related Articles

Latest Articles