Kejari Indramayu Hentikan Penyelidikan Dugaan TPPU 2 Miliar di Perumdam TDA

Indramayu, Demokratis

Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, Jawa Barat, resmi menghentikan penyelidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp2 miliar di Perusahaan Umum Daerah Air Minum-Tirta Darma Ayu (Perumdam-TDA) Indramayu.

Pernyataan tersebut diperoleh Demokratis dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) baru Kejari Indramayu Herry A Sembiring di kantornya, Rabu (12/8/2026).

“Benar bahwa perkara dugaan TPPU senilai Rp2 miliar yang terjadi di Perumdam TDA Indramayu itu, telah resmi dihentikan penyelidikannya. Langkah atau keputusan itu dilakukan Kejari, karena tidak ada kerugian negaranya, sebab pelakunya telah menarik kembali duit yang ditransfer ke PT BRS. Kecuali jika nantinya ada bukti baru,” katanya.

Sejak terjadinya peristiwa hukum dugaan TPPU Rp2 miliar pada bulan November tahun 2025 lalu tersebut, kepada media ini Kejari Indramayu berjanji akan mentuntaskan kasusnya sampai berkekuatan hukum tetap. Janji itu terkonfirmasi dari Mulyanto, SH selaku Kasi Intel Kejari Indramayu waktu itu, Selasa (3/3/2026).

Saat itu, Mulyanto, SH mengatakan, “Walau perkara ini masih tahap pendalaman, mendekati penyelidikan, namun tetap maju dan pasti tuntas hingga ada kepastian hukum.” Dan pada perkara ini, pihaknya telah melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap 20 saksi, termasuk jajaran direksi Perumdam TDA Indramayu.

Sebagai pelengkap, bahwa peristiwa hukum dugaan TPPU senilai Rp2 miliar di Perumdam TDA ini, terjadi dengan modus ditransfer (TF) duit Perumdam TDA Rp2 miliar ke PT BRS Cirebon, yang diketahui bahwa PT BRS tersebut tidak ada hubungan kerja sama dengan Perumdam TDA.

Hasil penelitian publik, diketahui bahwa PT BRS di Cirebon ini bergerak di bidang penjualan daging unggas, dan saat terjadi peristiwa transfer duit Perumdam TDA tersebut, PT BRS  sudah stop operasi alias bangkrut atau tutup. Dari kehebohan berita tersebut, diketahui Dirut Perumdam TDA Nurpan, SE, M.Si spontan melakukan penarikan kembali duit di rekening PT BRS, dan konon dioper langsung ke rekening PDAM Tirta Kamuning Kuningan yang memang ada kewajiban bayar bahan baku air.

Selanjutnya timbul opini publik, yang menduga bahwa setiap peristiwa hukum yang terjadi di Perumdam TDA Indramayu ini terkesan sangat “alot” untuk mendapat kepastian hukumnya hingga inkrah. Perkara dugaan TPPU ini saja misalnya, terjadi saat Kajari dijabat oleh Dr. Muhamad Fadlan, SH, MH, kemudian digantikan oleh Niko, SH, MH. Begitu juga Kasi Intelijennya, yang waktu itu dijabat Mulyanto, SH, kini dijabat oleh Tomy Novendri, SH., M.Kn.

Kenyataanya peristiwa hukum dugaan TPPU yang jelas sudah dilakukan, namun dengan waktu yang panjang penyelidikannya dihentikan Kejari. Kebijakan Kejari tersebut menjadi perdebatan hukum di masyarakat Kabupaten Indramayu, bahkan ada pihak yang ingin mendapatkan pandangan hukum dari Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) di Kejagung Jakarta terkait putusan ini. (S Tarigan)

Related Articles

Latest Articles