Binjai, Demokratis
Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Rismadani, warga Berngam, Kota Binjai, hingga kini belum menemui titik terang. Laporan polisi yang dilayangkan korban ke Polres Binjai sejak hampir dua bulan lalu diduga mandek dan belum menunjukkan kejelasan.
Pihak keluarga mengaku sangat kecewa dengan kinerja penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Binjai. Perwakilan keluarga menjelaskan bahwa mereka sudah berulang kali mendatangi Polres Binjai guna mempertanyakan perkembangan kasus tersebut. Namun, pihak penyidik selalu memberikan jawaban normatif bahwa perkara tersebut “masih dalam proses”.

“Kami sudah jenuh dan bosan karena kasus yang menimpa anak kami ini sudah hampir dua bulan tak kunjung selesai. Kami bingung harus mengadu ke mana lagi,” ujar Risma saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (3/10/2026).
Kekecewaan keluarga semakin mendalam lantaran terlapor, yang berinisial MG (suami korban), hingga saat ini masih bebas berkeliaran tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Di kalangan masyarakat, beredar isu bahwa MG menggunakan jasa penasihat hukum sehingga terkesan kebal terhadap proses hukum yang berjalan.
Padahal menurut keterangan korban, seluruh barang bukti beserta saksi-saksi pendukung sudah lengkap diserahkan dan diperiksa oleh penyidik. Selain itu, sebuah surat perjanjian yang dibuat setelah peristiwa kekerasan terjadi—dan kemudian dilanggar oleh pelaku—juga telah diserahkan sebagai penguat alat bukti ke Unit PPA Polres Binjai.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan melalui pesan singkat WhatsApp mengenai tindak lanjut perkara ini, pihak penyidik Unit PPA Polres Binjai berdalih kasus tersebut masih berjalan dan ada upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak.
“Masih dalam proses dan mau dimediasi, Bang,” tutur penyidik singkat.
Pihak korban dan keluarga berharap agar Kapolres Binjai serta jajaran Unit PPA memberikan atensi khusus dan mempercepat penanganan kasus ini demi rasa keadilan dan keselamatan korban. (Arih Sembiring)
