LSM An-Nahl Gelar Audiensi dengan Disbudpora Sukabumi, Pertanyakan Dugaan Rekayasa Anggaran Hibah

Sukabumi, Demokratis

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) An-Nahl menggelar audiensi kritis dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Sukabumi. Pertemuan berlangsung di Aula Gedung Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 703, Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jumat (30/10/2026).

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran Disbudpora, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, serta Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi.

Agenda utama pertemuan dengan mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dana hibah dari Pemda Kabupaten Sukabumi kepada Disbudpora. LSM An-Nahl secara khusus menyoroti legalitas, dasar hukum, serta asas kemanfaatan dari realisasi hibah tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM An-Nahl, Syaharif, dalam pemaparannya mengungkapkan dugaan kuat, penyaluran dana hibah ke Disbudpora dari tahun ke tahun sarat dengan rekayasa. Hal itu diduga terjadi mulai dari tahap perencanaan hingga pemenuhan legalitas persyaratan pencairan.

Suasana audiensi sempat memanas ketika Kepala Disbudpora Kabupaten Sukabumi, Yudi Mulyadi, terlihat kewalahan menjawab berbagai pertanyaan tajam dari peserta audiensi.

Ia juga dinilai memberikan keterangan yang berubah-ubah.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi, H. Komarudin, yang turut hadir dalam forum menyatakan, pihaknya sebenarnya telah melakukan pemeriksaan.

Namun, ia mengaku tidak dapat menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut secara langsung di depan publik karena terikat oleh aturan yang membatasi.

Kendati demikian, ia menegaskan pihak Inspektorat telah memberikan rekomendasi konkret kepada pihak Disbudpora.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengaku terkejut setelah melihat langsung data dan temuan konkret yang dipaparkan oleh LSM An-Nahl.

Menyikapi hal itu, ia menyatakan bahwa persoalan ini harus segera dibawa ke dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Yudha juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah kritis yang dilakukan oleh LSM An-Nahl.

Di sisi lain, pihak LSM An-Nahl menegaskan tidak akan berhenti sampai di ruang legislatif saja. Pihaknya berencana untuk segera membuat laporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dugaan penyimpangan ini menjadi terang benderang dan tidak menjadi fitnah di tengah masyarakat. (Iwan)

Related Articles

Latest Articles