Cikampek, Demokratis
Sorotan publik terhadap dugaan praktik tidak sehat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cikampek Utara kian menguat, belakang ini muncul kekhawatiran warga terkait pengangkatan pejabat lingkungan dan anggota BPD yang dinilai tidak melalui proses objektif serta berpotensi melahirkan praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.
Kekawatiran tersebut disampaikan Asep Jaya tokoh masyarakat Desa Cikampek Utara setelah muncul Eko Sulistyono dinobatkan sebagai Ketua RW 019 wilayah Dusun VI Regency serta dukungannya terhadap Suhardi (Timses Kades Umar) sebagai anggota BPD Desa Cikampek Utara.
Berbagai laporan dan informasi yang berkembang menyebutkan penetapan tersebut tidak lahir dari musyawarah mupakat dan demokrasi seluruh warga dan RT di wilayah tersebut semata-mata memvonis dan memberhentikan sepihak terhadap RW lama (bulan Mei 2026) yang saat itu belum habis masa periodesasi (bulan Agustus 2026) saat itu juga digantikan oleh Eko Sulistyono yang mempunyai latar belakang timsesnya Kades Umar.
“Bahkan dikabarkan seluruh perangkat desa diarahkan untuk mendukung figur-figur yang ditentukan Kades Umar. Ini tidak sehat, wujudkan demokrasi jujur adil itu hanya pemanis semata,” ungkap Asep Jaya.

Pola ini dinilai Asep Jaya bukanlah hal tunggal, dugaan menguat bahwa pengisian berbagai jabatan stategis di desa cenderung diberikan kepada orang-orang terdekat tim pendukung timses atau mereka yang mempunyai hubungan khusus dengan pemimpin desa.
Inilah yang memicu tudingan sedang dibangunnya sistem nepotisme dimana kekuasaan digunakan untuk menempatkan orang-orang ke dalam posisi penting demi memperkuat basis kekuasaan pribadi bukan berdasarkan kopetensi dan kebutuhan pelayanan publik.
“Semua diarahkan siapa yang akan duduk di RW, dusun, RT dan anggota BPD wilayah Desa Cikampek Utara. Seolah-olah sudah diatur dari atas. Musyawarah hanya formalitas,” ungkap Asep Jaya.
Tidak hanya soal keterwakilan bayang-bayang dugaan gratifikasi juga masih membayangi proses pengisian jabatan di Desa Cikampek Utara.
Asep Jaya mempertanyakan apakah ada pertukaran kepentingan pembiayaan atau imbal balik yang terjadi dugaan konfigurasi dalam kepentingan pribadi menguat sesuai aturan pengangkatan ketua RW maupun anggota BPD haruslah mengedepankan prinsif keterbukaan, musyawarah dan kompetensi sehat. Jika didasari arahan sepihak serta mengabaikan aspirasi warga maka itu berpotensi melanggar asas penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih bebas dari benturan kepentingan dan akuntabel,
seperti disampaikan surat dari Kecamatan bernomor 400.10.3/234/Kec. Bersifat SEGERA. Sebanyak 1 lembar. Perihal: Penataan Kembali Kepengurusan RW 019 Dusun VI Regency. Ditujukan kepada Kepala Desa Cikampek Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.
Sehubungan hal tersebut penunjukan Ketua RW 19 Dusun VI Regency atas nama Eko Sulistyono tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak melalui mekanisme pembentukan dan atau pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
Oleh karena itu, Pemerintah Desa Cikampek Utara agar segera melakukan penataan kembali kepengurusan ketua RW 019 sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan terbentuknya kepengurusan RW yang sah, dan pembayaran honorarium ketua RW agar diberikan kepada ketua RW sebelumnya.
Namun Kades Umar tak pernah menggubris surat dari Kecamatan Kotabaru.
“Mungkin karena merasa orang yang paling berkuasa di wilayah Desa Cikampek Utara, makanya semua arahan Camat Kecamatan Kotabaru dianggap angin lalu,” ucap Asep Jaya. (Tim)
