Sukabumi, Demokratis
Rapat Paripurna ke-14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar pembahasan dua agenda penting di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (10/8/2026).
Agenda pertama yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata. Kedua, penyampaian pendapat Bupati terhadap Nota Penjelasan DPRD atas Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara, Wakil Ketua II H. Usep, dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf. Turut hadir Bupati Sukabumi H. Asep Japar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD Kabupaten Sukabumi yang mengusulkan perubahan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Usulan tersebut dinilai menunjukkan perhatian besar legislatif terhadap kesejahteraan para pekerja di Kabupaten Sukabumi.
“Pemerintah daerah mengapresiasi usulan dari DPRD Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan bahwa DPRD mementingkan kesejahteraan bagi para pekerja,” ujar Andreas.
Lajut ia menerangkan, pemerintah daerah memberikan sejumlah catatan terhadap rencana perubahan regulasi tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlunya memastikan substansi perubahan Perda tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Berbagai masukan ini akan menjadi bagian dari proses pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Daerah dan DPRD,” tutupnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan dari seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan, termasuk sejumlah saran, pendapat, dan masukan yang akan menjadi bahan pembahasan selanjutnya.
“Yang pertama adalah pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata. Semua sudah disampaikan oleh tujuh fraksi. Ada saran, pendapat, masukan dan sebagainya,” ujar Budi.
Menurutnya, pandangan dari tujuh fraksi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui jawaban Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna berikutnya. Budi menegaskan, pembahasan Raperda Penyertaan Modal tersebut masih berada dalam tahapan awal, sehingga nilai investasinya belum disepakati.
“Belum, nilainya belum. Nanti disepakati dulu seperti apa maksud, tujuan dan sebagainya. Kita kaji, kemudian kita dalami melalui pembahasan,” tandasnya. (Iwan)
