Sukabumi, Demokratis
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, didampingi Wakil Wali Kota, Bobby Maulana, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Wilayah bersama jajaran camat dan lurah se-Kota Sukabumi di Oproom Setda pada Senin (12/10/2026) pagi.
Agenda utama rakor ini berfokus pada evaluasi dan upaya percepatan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Dalam arahannya, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan pentingnya memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, pemerintah tidak boleh serta-merta menyalahkan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 tersebut.
Berdasarkan pemaparan capaian wilayah, terdapat lima kelurahan yang sukses mencatatkan kenaikan penerimaan secara year-on-year (YoY) sebesar 18 persen. Kelima wilayah tersebut adalah Kelurahan Gedongpanjang, Jayamekar, Cipanengah, Sudajayahilir, dan Cikondang. Prestasi serupa juga ditunjukkan oleh Kecamatan Citamiang yang dinilai sukses melampaui target penerimaan PBB-P2 di tingkat kota.
Kendati menunjukkan tren positif di beberapa wilayah, evaluasi ini mencatat masih adanya kelurahan yang belum memenuhi target tahunan. Faktor utamanya adalah kesadaran warga yang masih rendah dalam menunaikan kewajiban perpajakan.
Selain itu, muncul permasalahan pelik terkait keberadaan aset milik lembaga lain di tingkat kewilayahan. Lembaga-lembaga tersebut menunggak pajak dengan dalih tidak memiliki alokasi anggaran khusus dari pemerintah untuk melunasi kewajiban mereka.
Merespons rentetan penunggakan tersebut, H. Ayep Zaki menginstruksikan seluruh aparatur kewilayahan untuk segera menyusun pemetaan wajib pajak secara komprehensif. Terhadap wajib pajak yang bermasalah dan enggan patuh, Pemkot Sukabumi akan mengambil tindakan tegas.
“Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun langsung ke lapangan,” tandas Wali Kota Sukabumi.
Pemerintah Kota Sukabumi sendiri menetapkan target nilai penerimaan mutlak yang harus segera direalisasikan. Saat ini, perolehan PBB-P2 berada di angka Rp16 miliar dan ditargetkan mampu menembus Rp20 hingga Rp22 miliar. Guna memuluskan serangkaian langkah operasional penagihan di lapangan, Pemkot Sukabumi juga bersiap mencairkan pendanaan khusus.
Di tengah tuntutan percepatan kinerja yang tinggi ini, Wali Kota menjamin iklim kerja birokrasi di lingkungan Pemkot Sukabumi akan tetap berjalan profesional. “Saya tidak akan mengganti posisi jabatan atas dasar kebencian,” serunya di hadapan para camat dan lurah.
Sebagai solusi jangka panjang untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah daerah berkomitmen menggenjot pembangunan infrastruktur melalui sistem tunda bayar.
“Kita akan membangun kota dengan skema tunda bayar ini, sejalan dengan apa yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi,” jelas Ayep Zaki.
Ia pun langsung memberikan instruksi teknis agar dalam setiap pembangunan fisik, elevasi trotoar dibuat sejajar dengan posisi rumah warga dan tidak terlalu tinggi agar tidak menyulitkan masyarakat. (Iwan)
