Bandung, Demokratis
Pada tahun 2025 lalu, Dinas Perhubungan (dishub) Jawa Barat telah menggelontorkan dana APBD Jabar sebesar Rp438.714.564.361,00 untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan PJU Tiang Ornamen dipasang pada jalan kewenangan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Demokratis telah beberapa kali mengirim surat konfirmasi tertulis terkait proyek PJU dimaksud yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dhani Gumelar S.T., M.T dan surat tersebut ditanggapi dari kepala UPTD Wilayah masing-masing.
Salah satu surat konfirmasi Demokratis yang tertanggal 18 Agustus 2026 telah dijawab pada tanggal 7 September 2026 oleh Dadang Kosasih, Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I. Jawaban tersebut tidak mencakup keseluruhan pertanyaan yang diajukan Demokratis. Beberapa pertanyaan malah tidak dijawab sama sekali.

Demokratis melihat ada kejanggalan pada penetapan harga satuan PJU Tiang Ornamen. Menurut Dadang Kosasih, Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I harga satuan PJU Tiang Ornamen sebesar Rp31.950.000,00 per tiang. Harga ini dinilai terlalu tinggi. Menurut hasil perhitungan tim Demokratis 1 tiang ornamen dan lampu berikut pemasangannya tidak lebih dari Rp22.000.000,00. Hingga patut diduga bahwa cashback yang diterima PPK atau panitia per tiangnya cukup besar?
Hal ini dipertanyakan juga pada surat konfirmasi Demokratis, namun tidak ditanggapi. Perlu diketahui bahwa Anggaran Pengadaan Tiang Ornamen dan Lampu serta pemasangannya untuk penerangan jalan umum di UPTD wilayah I dengan total Rp111.642.414.361.
Pertanyaan lainnya yang tidak terjawab yakni menyangkut LHP/Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Barat semester 1 tahun 2026 secara jelas dinyatakan bahwa pekerjaan cor casing base plate tidak memenuhi standar K 125 sesuai rencana kerja syarat/dokumen kontrak, dikatakan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Seperti apa tindakan Dhani Gumelar terhadap UPTD yang di wilayahnya terjadi hal yang merugikan keuangan negara tersebut? Hal ini harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK selama 60 hari apakah sudah dilaksanakan?
Melihat beberapa keganjilan tersebut di atas ada dugaan pihak Dinas Perhubungan Jawa Barat tidak bertindak tegas kepada perusahaan pelaksana kegiatan yang mungkin telah menimbulkan kerugian negara walau sekecil apapun kerugian yang ditimbulkannya.
Namun ketika dicoba beberapa kali untuk konfirmasi kepada Kadis Dishub Provinsi Jawa Barat Dhani Gumelar melalui Humas Ade Suryana, tidak ada di kantor. Upaya tim wartawan Demokratis, Jumat tanggal 25 September 2026 untuk konfirmasi kembali terkait paket pekerjaan PJU tiang ornamen (Penerangan Jalan Umum) dan ornamen tahun 2025 keterangan Humas kepada wartawan Demokratis, “Bapak Kadis Hub Provinsi Jawa Barat sedang di Gedung Sate,” katanya. (IS/Tim)
