Pengadaan Router di Bapenda Jabar Dipertanyakan Media

Bandung, Demokratis

Pengadaan router di Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat pada tahun 2025 lalu dipertanyakan oleh media, karena diduga harga barang router yang dipilih oleh Bapenda sangat mahal. Padahal di pasaran online barang sejenis banyak yang harganya lebih murah dari harga barang router yang dibeli.

Pembelian router di Bapenda ini dilakukan dengan metode E-Purchasing. Barang dapat dipilih langsung melalui E-Katalog dari PT. Multi Bahana Informatika dengan harga kontrak Rp66.322.500/unit untuk pembelian 35 unit barang, total anggaran router tersebut senilai Rp2.321.287.700.

Menurut Ivan Novemberia yang menjabat PPTK, dalam surat jawaban untuk Demokratis, pihaknya hanya melakukan survei melalui katalog elektronik/E-Katalog LKPP, dengan hanya membandingkan produk router yang tersedia di katalog elektronik berdasarkan kesesuaian spesifikasi teknis, harga tayang penyedia, ketersedian barang, garansi serta layanan purna jual. Dari survei tersebut dipilih barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan memiliki harga terendah.

Tapi Ivan Novemberia tidak transparan, karena tidak menyebutkan nama barang yang dipilih secara lengkap, hanya menyebutkan Router-Cisco-c8200l-1n-4t. Kalau nama tersebut di-searching di Google maka harga yang muncul harga Router Cisco Catalyst C8200L-1N-4T di pasaran Indonesia saat ini bervariasi antara Rp12.000.000 hingga Rp35.500.000. Kenapa bukan harga ini yang pilih oleh Ivan Novemberia? Kenapa harga yang tinggi kalau ada harga yang lebih murah.

Menyangkut surat jawaban kepada Demokratis tidak layak dikatakan surat yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Bapenda Jabar sebagai instansi pemerintah seharusnya mengerti bentuk sebuah surat secara administrasi, yakni menggunakan kop lembaga, dan di bawah surat ada tanda tangan pimpinan lembaga tersebut.

Demokratis mengajukan konfirmasi kepada pimpinan lembaga, dalam hal ini Kepala Bapenda Jabar dan seharusnya surat jawaban yang dikeluarkan ditandatangani Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna baik tanda tangan basah atau ditanda tangani secara elektronik, bukan surat seperti yang dibuat oleh Bapenda Jabar, layaknya surat kaleng, tapi kop surat resmi dan tanpa tanda tangan pimpinan lembaga dan cap lembaga tersebut. (IS/Tim)

Related Articles

Latest Articles