Propam Polda Bali Tindaklanjuti Laporan I Nyoman Supala

Denpasar, Demokratis

Propam Polda Bali berkomitmen akan menindak lanjuti setiap laporan/aduan masyarakat secara profesional dan proporsional.

Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Bali Komisaris Besar Ariasandy ketika dikonfirmasi media ini, Senin (2/11/2026) melalui WA, terkait adanya laporan seorang warga Denpasar, I Nyoman Supala ke Propam Polda Bali.

Dua penyidik yang bertugas di bagian Reserse Kriminal Polresta Denpasar Iptu Kadek Astawa dan Aiptu Ketut Astawa dilaporkan ke Propam Polda Bali karena diduga melanggar kode etik profesi dalam menangani laporan polisi No LP/B/523/IX/SPKT/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI tanggal 16 September 2026 yang dilaporkan I Nyoman Supala, warga Jalan Gatot Subroto VI E No 6 Br Lumbung Sari, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara.

Pengaduan ke Propam Polda Bali itu dilakukan dua Kuasa Hukum I Nyoman Supala, yakni Made Indra Adinata Warma dan Nyoman Dana melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026.

“Kami melapor karena menduga kedua penyidik ini melanggar kode etik profesi serta banyak kejanggalan dalam menangani laporan klien kami,” tegas Made Indra Andita Warma kepada wartawan, Jumat (30/10) sore di Denpasar.

Dia menjelaskan, pada 5Juni 2026 I Nyoman Supala membuat pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polresta Denpasar atas dugaan penggelapan satu unit mobil Fortuner tahun 2024 warna hitam DK 1388 SC. Dalam hal ini terlapor adalah Kadek Eka Putra Jaya.

Namun menurut Indra, proses penyelidikan yang dilakukan kedua penyidik ini sangat lama (3 bulan) hingga status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

Setelah dinaikkan ke tahap penyidikan, kedua advokat ini menilai banyak kejanggalan, yakni belum menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka, kendati telah ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup.

“Penyitaan barang bukti tidak dilakukan, bahkan pelapor mendapat informasi satu unit mobil Fortuner itu telah disita petugas Polsek Denpasar Utara terkait dugaan tindak pidana yang lain. Ini membuktikan penyidik lalai dalam mengamankan barang bukti, sehingga beralih ke pihak ketiga” imbuh Indra.

Kejanggalan lainnya, ungkap Indra, penyidik tidak pernah memberikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) berkala sesuai ketentuan dan selalu menunggu pelapor bertanya terlebih dahulu.

“Pelapor telah berulang kali berkoordinasi secara baik-baik dengan penyidik, namun tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian informasi,” beber Indra sembari menambahkan, sampai saat ini penanganan perkara tidak transparan serta berbelit-belit.

Terkait laporan itu, Indra maupun Dana berharap agar aparat Propam Polda Bali memeriksa kedua penyidik selaku terlapor atas dugaan tidak profesional dan pelanggaran kode etik.

Di samping itu, Indra juga berharap agar dilakukan supervisi atau gelar perkara khusus terhadap perkara yang dilaporkan, sehingga penyidikan perkara penggelapan di Polresta Denpasar dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel serta segera menetapkan tersangka dan mengamankan barang bukti satu unit mobil Fortuner demi kepastian hukum bagi pelapor.

Ariasandy menjelaskan, kaitan dengan laporan/aduan tersebut, tentunya akan segera didalami apakah adanya indikasi pelanggaran disiplin maupun kode etik.

“Apabila ditemukan indikasi pelanggaran maka tentunya akan diproses sesuai aturan yang berlaku secara transparan dan berkeadilan,” imbuh Ariasandy. (GT)

Related Articles

Latest Articles