Proyek Air Baku Miliaran Rupiah di Tarabintang Mangkrak

Humbahas, Demokratis

Proyek raksasa Pembangunan Penyediaan Air Baku Tarabintang di Desa Marpadan, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBN Tahun Anggaran 2024 ini diduga kuat mangkrak total dan menyisakan kekecewaan mendalam bagi masyarakat setempat.

Hingga detik ini, air bersih yang dijanjikan pemerintah tidak kunjung mengalir ke rumah-rumah warga. Bak penampungan raksasa yang dibangun di samping Aula Kantor Camat Tarabintang berdiri kokoh namun kosong melompong tanpa fungsi, menjadi simbol pemborosan uang rakyat.

Misteri Plang Proyek “Unit Price” dan Anggaran Gelap Rp 10 Miliar

Kecurigaan publik semakin menguat setelah melihat papan informasi (plang) proyek di lapangan. Plang bernomor kontrak HK.02.03/ BWS.2.6.5 2024 /03 tertanggal 22 Mei 2024 tersebut menyembunyikan nilai total anggaran dengan hanya menuliskan kata “Unit Price” pada kolom jumlah dana. Format ini dinilai menutup-nutupi transparansi informasi publik dan memicu kebingungan di tengah masyarakat.

Berdasarkan investigasi dan penuturan warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya, anggaran untuk pembangunan fasilitas air minum ini diperkirakan telah menembus angka Rp 10 miliar.

Plang proyek tidak jelas.

“Proyek ini sama sekali belum jalan airnya dan sekarang pekerja sudah tidak ada lagi yang beraktivitas. Uang negara habis miliaran rupiah, tapi kami di Tarabintang tetap saja kesulitan air bersih,” ujar salah seorang warga dengan nada geram kepada Demokratis.

Pemerintah Desa Angkat Tangan

Kepala Desa Marpadan, Wansitor Sihotang, membenarkan bahwa proyek infrastruktur air baku tersebut hingga kini belum selesai dan sama sekali belum mengalirkan air.

Wartawan Demokratis kesulitan mendapatkan informasi mendetail terkait mandeknya proyek ini karena seluruh kendali berada di provinsi (BWS Sumatera II Medan). Pekerja yang ada mengaku hanya pekerja harian saja.

Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV Sinar Anugrah Sejati di bawah pengawasan konsultan supervisi CV Patoya Indah dengan jangka waktu 205 hari kalender tersebut, seharusnya sudah memberikan manfaat nyata bagi hajat hidup orang banyak di bawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan. Nyatanya, infrastruktur tersebut kini telantar.

Tuntutan Bersih-Bersih: Desak APH Periksa Dana Desa Marpadan

Penderitaan warga Desa Marpadan kian berlapis. Selain proyek air bersih yang gagal total, tata kelola keuangan desa mereka juga diduga kuat sarat akan praktik korupsi. Warga membeberkan bahwa anggaran BUMDes dan Dana Desa (DD) dari tahun anggaran 2021 sampai 2023 menguap tanpa ada fisik bangunan yang jelas.

Anehnya, meski dugaan korupsi Dana Desa ini sudah menjadi rahasia umum, Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Humbang Hasundutan terkesan tutup mata dan belum menyentuh para pelaku.

Masyarakat Tarabintang kini mendesak keras agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian segera turun tangan ke lapangan. Publik menuntut audit total terhadap seluruh proyek BWS Sumatera II di Tarabintang serta memeriksa aliran Dana Desa Marpadan. Uang pusat yang dikucurkan ke daerah tidak boleh menjadi ajang bancakan para oknum kontraktor dan pejabat yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat! (Amhas)

Related Articles

Latest Articles