Respons Cepat, Propam Polda Bali Periksa Dua Penyidik Polresta Denpasar dan Pelapor

Denpasar, Demokratis

Aparat Bidpropam Polda Bali merespons cepat pengaduan I Nyoman Supala, warga Denpasar yang dilayangkan melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026 lalu.

Dua penyidik yang bertugas di bagian Reserse Kriminal Polresta Denpasar Iptu K A dan Aiptu K A, Kamis (12/11/2026), dikabarkan diperiksa petugas Paminal Propam Polda Bali karena diduga melanggar kode etik profesi dalam menangani laporan polisi No LP/B/523/IX/SPKT/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI tanggal 16 September 2026 yang dilaporkan I Nyoman Supala, warga Jalan Gatot Subroto VI E No 6 Br Lumbung Sari , Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Tak hanya itu, I Nyoman Supala pada waktu yang sama juga dimintai keterangan terkait pengaduannya.

Dua Kuasa Hukum I Nyoman Supala, yakni Made Indra Adinata Warma dan Nyoman Dana kepada media ini, Kamis (12/11/2026) membenarkan adanya pemeriksaan itu.

“Kami berdua selaku Kuasa Hukum I Nyoman Supala juga ikut memberikan keterangan kepada petugas Paminal Propam Polda Bali, ” kata Indra.

Dia menyebutkan, pemeriksaan berlangsung lebih dari 3 jam. Ketika memberikan keterangan, Indra menyebutkan, kedua penyidik ini diduga melanggar kode etik profesi serta banyak kejanggalan dalam menangani laporan kliennya.

Dia menjelaskan, pada 11 Juni 2026 I Nyoman Supala membuat pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polresta Denpasar atas dugaan penggelapan satu unit mobil Fortuner tahun 2024 warna hitam DK 1388 SC. Dalam hal ini terlapor adalah Kadek Eka Putra Jaya.

Namun menurut Indra, proses penyelidikan yang dilakukan kedua penyidik ini sangat lama (3 bulan) hingga status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

Setelah dinaikkan ke tahap penyidikan, kedua advokat ini menilai banyak kejanggalan, yakni belum menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka, kendati telah ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup.

“Penyitaan barang bukti tidak dilakukan, bahkan pelapor mendapat informasi satu unit mobil Fortuner itu telah disita petugas Polsek Denpasar Utara terkait dugaan tindak pidana yang lain. Ini membuktikan penyidik lalai dalam mengamankan barang bukti, sehingga beralih ke pihak ketiga,” ucap Indra.

Kejanggalan lainnya, ungkap Indra, penyidik tidak pernah memberikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) berkala sesuai ketentuan dan selalu menunggu pelapor bertanya terlebih dahulu.

“Pelapor telah berulang kali berkoordinasi secara baik-baik dengan penyidik, namun tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian informasi,” beber Indra sembari menambahkan, sampai saat ini penanganan perkara tidak transparan serta berbelit-belit.

Indra maupun Dana berharap agar aparat Propam Polda Bali memeriksa kedua penyidik selaku terlapor atas dugaan tidak profesional dan pelanggaran kode etik.

Di samping itu, Indra juga berharap agar dilakukan supervisi atau gelar perkara khusus terhadap perkara yang dilaporkan, sehingga penyidikan perkara penggelapan di Polresta Denpasar dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel serta segera menetapkan tersangka dan mengamankan barang bukti satu unit mobil Fortuner demi kepastian hukum bagi pelapor.

“Besar harapan kami agar Bidang Propam Polda Bali dapat bersikap secara profesional, transparan, dan objektif sesuai dengan ketentuan Kode Etik Profesi Polri yang berlaku. Saya memohon agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap oknum penyidik yang bersangkutan demi tegaknya keadilan, kepastian hukum, serta menjaga marwah dan integritas institusi Polri di mata masyarakat sesuai dengan slogan Polri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat,” tandasnya. (GT)

Related Articles

Latest Articles