Rp622 Juta Digelontorkan, Proyek Halaman Kantor Satpol PP-Damkar Indramayu Diduga Bermasalah

Indramayu, Demokratis

Pelaksanaan proyek Penataan Halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kembali menuai sorotan.

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran (TA) 2026 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp622.487.000. Namun, pelaksanaannya diduga menyisakan sejumlah persoalan teknis yang memicu pertanyaan publik.

Penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan proyek tersebut, CV Reyhan Putra Mandiri, sebelumnya juga disebut-sebut memiliki rekam jejak yang menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Kali ini, sorotan kembali mengarah pada kualitas pekerjaan di proyek penataan halaman Kantor Satpol PP dan Damkar.

Berdasarkan penelusuran wartawan di lokasi, ditemukan sejumlah kondisi pekerjaan yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi teknis.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pekerjaan drainase menggunakan material U-Ditch. Dari hasil pengamatan di lapangan, pemasangan sejumlah material tersebut diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan standar teknis sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta ketentuan dalam kontrak.

“Anggarannya luar biasa besar, mencapai setengah miliar lebih, tetapi pekerjaannya banyak kejanggalan. Ini sangat disesalkan. Jangan sampai uang negara hanya menjadi keuntungan segelintir pihak,” ujar salah seorang sumber di lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (29/7/2026).

Sorotan Mengarah kepada Penyedia Jasa

Informasi yang dihimpun Tim Investigasi menyebutkan, CV Reyhan Putra Mandiri beralamat di Desa Pekandangan Jaya, Dusun Pecut RT 005/003, Kecamatan Indramayu.

Perusahaan tersebut disebut berkaitan dengan H. Yono/Ismanto, sementara pelaksanaan pekerjaan di lapangan disebut ditangani oleh seseorang berinisial Akil, yang akrab disapa Akil.

Keterangan tersebut disampaikan oleh ES, salah seorang narasumber yang ditemui Tim Investigasi.

“Kalau pekerjaan di Kantor Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu punya H. Yono, pelaksananya Akil. CV Reyhan itu kalau dapat pekerjaan sering ribut,” ujar ES.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi yang masih memerlukan konfirmasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai hubungan antara perusahaan, pihak yang disebut sebagai pemilik, serta pelaksana pekerjaan di lapangan.

AMKI: Bila Tak Sesuai RAB dan Bestek, Perlu Ditelusuri

Dugaan persoalan dalam proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut turut mendapat perhatian dari praktisi hukum.

Divisi Hukum AMKI Indramayu, Suroso, S.H., menilai pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.

Menurutnya, apabila nantinya terdapat bukti bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis, maupun ketentuan kontrak, maka persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.

“Jika memang Tim Investigasi mendapatkan data-data yang akurat, kami dari AMKI Indramayu akan membantu membuat laporan pengaduan (LAPDU), baik ke Inspektorat maupun Kejaksaan. Supaya semuanya terurai, dari pertama pekerjaan itu didapat sampai pekerjaan itu dikerjakan,” tegas Suroso, S.H.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang agar seluruh proses proyek diperiksa secara objektif, mulai dari proses pengadaan, penetapan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, hingga pembayaran pekerjaan.

Jangan Sampai APBD Hanya Menguntungkan Segelintir Pihak

Proyek infrastruktur yang menggunakan APBD pada prinsipnya bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang wajib dikelola secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tidak semestinya berhenti pada perdebatan antara pelaksana dan masyarakat. Pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang menjadi penting untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar sesuai kontrak atau justru terdapat penyimpangan.

Apalagi Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi INDRAMAYU REANG.

Jangan sampai semangat pembangunan tersebut justru tercoreng oleh dugaan praktik kontraktor yang lebih mengutamakan keuntungan daripada kualitas pekerjaan dan kepentingan masyarakat.

Publik pun berhak mengetahui apakah proyek senilai Rp622.487.000 tersebut benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi, atau terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak?

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Reyhan Putra Mandiri maupun pihak DPUPR Kabupaten Indramayu, termasuk Kepala Bidang (Kabid) Tata Bangunan, Fazar, belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah temuan dan informasi yang dihimpun tim investigasi atau wartawan. (RT)

Related Articles

Latest Articles