Bandung, Demokratis
Rp937.628.540.000 alokasi dana yang dikelola Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Bandung. Perpompaan dari Kementerian Pertanian dikelola dari Balai Pengolahan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Bandung yang beralamat Di Jalan Raya Tangkuban Perahu Cikole Kabupaten Bandung Barat. Dari sinilah kemudian dana dari APBN tahun 2026 tersebut disebar ke Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D I Yogyakarta dan Jawa Timur.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Plt. Kepala Balai Acang Nurhasan S.E., M.M dalam tanggapan suratnya No : 1983/HM. 160/J.9/10/2026. Dikatakannya, kepada tim wartawan SKU Demokratis (demokratis.net) dan Medikom pada tanggal 22 Oktober 2026. Dana Irigasi Perpompaan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada kelompok tani atau gapoktan untuk membantu mereka dalam meningkatkan ketersediaan dan akses air untuk lahan pertanian yang mereka kelola, khususnya sawah tadah hujan, daerah rawan kekeringan. Untuk masing-masing kelompok yang mendapat bantuan minimal memiliki 10 ha sawah yang akan diairi.
Sistem kerja sama dengan kelompok tani yakni swakelola type 4, dimana uang langsung ditransfer ke rekening ketua kelompok tani masing-masing menerima sebesar Rp155.700.000 dengan catatan termin pertama sebesar 70% dan termin ke II sebesar 30%. Sebagaimana metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan swakelola type 4 dimana perencanaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran (dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat), sedangkan pelaksanaan dan pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh Kelompok Tani pelaksana swakelola.

Dari dana yang diterima kelompok tani digunakan untuk membayar konsultan sebesar Rp2.700.000, membangun rumah pompa seluas 2×2 m dengan atap dak beton, mesin pompa dengan kelengkapannya, bak penampung (opsional) dan selang secukupnya anggaran.
Ini berlaku untuk semua wilayah dengan jumlah 5.881 unit yakni Provinsi Banten alokasi 160 unit baru realisasi 35 unit. Jawa Barat alokasi 1562 unit baru realisasi 863 unit, Jawa Tengah alokasi 1.823 unit baru realisasi 650 unit. DIY alokasi 48 unit baru realisasi 47 unit dan Jawa Timur alokasi 2.288 unit baru realisasi 971 unit.
Untuk Jawa Barat alokasi 1562 unit yakni Rp243.203.400.000 realisasi 863 unit yakni Rp134.369.100.000 dengan kata lain, di Jawa Barat dari lokasi 1.562 unit telah terealisasi 863 unit atau telah dicairkan Rp134.369.100.000 untuk kelompok tani
Pada pertemuan, Selasa (13/10/2026) KTU Hasyim Ashari mengatakan bahwa yang memegang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan ini adalah Fredi Krisna Soraya. Ketua Tim Kerja Irigasi adalah Fikri.
Pada pembicaraan selanjutnya dengan Beni Permana terungkap bahwa pembelanjaan untuk rumah pompa dianggarkan sekitar Rp10.000.000 – Rp15.000.000, untuk belanja mesin sekitar Rp20.000.000 – Rp40.000.000, untuk kebutuhan geolistrik sekitar Rp4.000.000 – Rp5.000.000, untuk belanja selang isap dan selang buang secukupnya dana yang tersisa. (IS/Tim)
