Bantaeng, Demokratis
Pemerintah Kabupaten Bantaeng resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Bantaeng dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantaeng, Senin (3/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, H. Budi Santoso, didampingi Wakil Ketua I Hj. Kasmawati dan Wakil Ketua II Hj. Jumrah.
Turut hadir Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin, Penjabat Sekretaris Daerah H. Muhammad Tafsir, Kapolsek Bantaeng IPTU Syamsul Alam, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Bantaeng Sepriyadi, Pasi Intel Kodim 1410/Bantaeng Kapten Inf. Mustari, para pimpinan OPD, serta camat se-Kabupaten Bantaeng.

Dalam pidatonya, Bupati M. Fathul Fauzy Nurdin menegaskan bahwa penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2027 yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas daerah, serta target kinerja makro Kabupaten Bantaeng.
Menurutnya, dokumen KUA dan PPAS merupakan fondasi utama dalam penyusunan APBD yang akan menjadi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lebih terarah, efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan pedoman awal dalam penyusunan APBD yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, kebijakan pendapatan daerah tahun 2027 disusun berdasarkan proyeksi yang realistis dengan mempertimbangkan capaian pendapatan tahun sebelumnya maupun realisasi tahun berjalan. Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga akan terus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai langkah strategis guna meningkatkan kapasitas fiskal sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan.
Pada sisi belanja daerah, pemerintah tetap mengedepankan prinsip performance based budgeting atau anggaran berbasis kinerja.
Dengan pendekatan tersebut, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menghasilkan output dan outcome yang terukur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga kesehatan fiskal melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan secara hati-hati, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini juga menjadi strategi untuk mengantisipasi potensi defisit anggaran sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan surplus anggaran secara efektif.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati berharap pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Ia optimistis kolaborasi tersebut akan melahirkan dokumen anggaran yang berkualitas, tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat pembangunan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng. (Muhammad Harianzah)
