Soroti Fenomena Tersangka Ajukan Praperadilan Berulang, Peradi Bersatu: MA Harus Terbitkan Batasan Tegas

Jakarta, Demokratis

Dewan Pengurus Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu meminta Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) segera mengambil langkah kebijakan yudisial guna memberikan kepastian mengenai batas pengajuan praperadilan.

Hal tersebut diutarakan seiring fenomena gugatan praperadilan berulang yang diajukan tersangka terkait suatu perkara pidana belakangan ini di Jakarta.

“Kami tidak meminta hak praperadilan dihapus dan tidak meminta tersangka kehilangan hak pembelaan. Namun, kami meminta (MA menerbitkan) aturan jelas agar hak tidak berubah menjadi penyalahgunaan proses hukum. Hak korban harus dilindungi,” kata Ketua Umum DPN Peradi Bersatu, Zevriin Boy Kanu dalam konfrensi pers bersama perwakilan dari Tim Hukum Merah Putih (THMP) dan Petisi Ahli, di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Lebih lanjut, Zevriin mengatakan, terkait aturan itu, maka MA bisa mempertimbangkan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) maupun pedoman yudisial lainnya. Mengenai pengajuan peradilan berulang yang dapat menjadi rujukan bagi seluruh pengadilan negeri.

Dengan begitu, tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai pengajuan praperadilan berulang.

“Aturan atau pedoman itu harus membedakan antara permohonan dengan objek hukum baru, tindakan hukum baru, keadaan hukum baru, dan permohonan pada hakikatnya hanya mengulang objek dan alasan yang telah diperiksa dan diputus,” tegas Zevriin.

Menurut dia, DPN Peradi Bersatu tidak anti-praperadilan. Sebaliknya, organisasi ini memahami pengajuan praperadilan merupakan instrumen penting untuk menguji tindakan aparat penegak hukum dan melindungi hak tersangka dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang.

Namun, Zevriin mengingatkan lagi, hak untuk mengajukan praperadilan tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk menghambat atau memperpanjang proses penegakan hukum.

“Praperadilan seharusnya jadi mekanisme kontrol cepat, bukan jadi proses terus-menerus menghambat pemeriksaan perkara pokok. Jangan sampai perkara pidana seharusnya diperiksa substansinya justru terus tertunda karena para pihak berkali-kali membawa persoalan prosedural sama ke forum praperadilan,” tandas Zevriin.

Sementara, Sekjen DPN Peradi Bersatu sekaligus Ketua THMP, Ade Darmawan menambahkan, fenomena gugatan praperadilan berulang diajukan tersangka dalam satu perkara hukum tidak terlepas dari aturan tertera dalam KUHP baru. Hal ini kemudian menjadi polemik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Lebih jauh, Ade mencontohkan, pengajuan gugatan praperadilan berulang yang saat ini tengah dilakukan sejumlah pihak, antara lain Roy Suryo (pakar telematika), dr Tifa, dan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Tak hanya persoalan yang saat ini ada pada Roy, selanjutnya praperadilan dilakukan dr Tifa dan Febrie (mantan Jampidsus), tidak ada kejelasan (soal batas pengajuan praperadilan),” ungkapnya.

Atas dasar itu, Ade menegaskan, pihaknya sudah mengirim surat kepada ketua Mahkamah Agung (MA) menyangkut permintaan agar MA menerbitkan peraturan guna memberikan kepastian soal batas pengajuan praperadilan.

“Semoga ketua MA yang terhormat bisa mempertimbangkan surat-surat dari lembaga hukum di Republik ini,” tukas Ade. (Albert S)

Related Articles

Latest Articles