Korban Percobaan Pembunuhan di Toba Tak Kunjung Mendapat Kepastian Hukum, Pelaku Masih Bebas

Toba, Demokratis

Kasus dugaan percobaan pembunuhan yang menimpa seorang warga berinisial AS di Kabupaten Toba hingga kini belum menemui kepastian hukum karena kedua pelaku, JS dan ST yang merupakan mertua dan menantu, masih bebas berkeliaran. Kuasa hukum korban menyayangkan lambannya penanganan dari Polres Toba serta adanya kejanggalan dalam penerapan pasal tindak pidana yang terkesan memperingan perbuatan para pelaku.

Peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi pada hari Minggu, 6 September 2026 sekira pukul 09.30 WIB di persimpangan Desa Paraduan, Dusun II Sitalolo Desa Marom, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Saat itu, korban AS dihadang oleh JS dan ST yang sengaja memarkirkan sepeda motor matic berwarna biru di tengah jalan agar tidak dapat dilalui. Penghadangan tersebut berlanjut pada cekcok mulut mengenai sengketa surat tanah gadai yang sebelumnya telah diganti rugi oleh korban karena pelaku tidak mampu melunasi utang sesuai perjanjian.

Jahitan di kepala korban.

Di tengah keributan, JS mengambil sebatang kayu keras sepanjang 80 sentimeter dengan diameter 15 sentimeter yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya di tempat kejadian perkara. JS kemudian memukul bagian atas kepala korban secara berturut-turut lebih dari tiga kali hingga bersimbah darah. Ketika korban mencoba melakukan perlawanan, ST langsung memegangi tangan kanan korban sehingga JS kembali mengayunkan balok kayu ke arah kepala atas. Korban refleks melindungi kepalanya menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan tersebut terkena hantaman balok kayu lebih dari empat kali.

Aksi tersebut berhenti setelah dua warga berinisial HBB dan JM melintas di lokasi dan melerai kejadian, sementara para pelaku juga merampas parang milik korban yang hendak digunakan untuk membela diri. Korban kemudian dibawa oleh iparnya ke RSUD Porsea dan mendapatkan penanganan medis berupa 15 jahitan di kepala bagian atas serta perawatan luka memar kebiruan pada tangan kirinya. Istri korban, TUS, langsung membuat laporan polisi ke Polres Toba pada hari yang sama dengan nomor STTLP/317/IX/2026/SU/TB.

Bukti laporan polisi di Polres Toba.

Pihak keluarga juga telah menyerahkan barang bukti berupa balok kayu berlumuran darah yang ditemukan di lokasi kejadian tidak lama setelah peristiwa berlangsung. Selain bukti fisik, kesaksian warga berinisial MM memperkuat adanya unsur perencanaan dalam kasus ini. Sebelum kejadian, MM sempat berpapasan dengan ST dan melihat dengan jelas JS sedang menyembunyikan sepotong kayu di sekitar lokasi kejadian. Saksi MM juga telah membenarkan bahwa kayu yang disita oleh polisi adalah kayu yang sama yang ia lihat disembunyikan oleh pelaku sebelum korban tiba.

Meskipun seluruh saksi kunci dan barang bukti telah diperiksa pada tahap penyidikan yang dimulai sejak 7 Oktober 2026, Tim Advokat korban dari Law Office Yeesrel Gunadi Hutagalung, S.H. and Associates menemukan kejanggalan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP. Penyidik Polres Toba hanya mencantumkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mengatur tentang penganiayaan biasa.

Yeesrel Gunadi Hutagalung, S.H.

Kuasa hukum korban, Yeesrel Gunadi Hutagalung, menyatakan bahwa perbuatan para pelaku seharusnya dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Juncto Pasal 458 KUHP Nasional, atau setidaknya penganiayaan berencana sesuai Pasal 467 Juncto Pasal 20 tentang turut serta. Hal ini didasari atas fakta bahwa pelaku telah mempersiapkan alat pemukul di lokasi dan mengarahkannya ke organ vital yaitu kepala korban yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangkis. Pihak kuasa hukum menilai penyidik terlalu mengakomodasi bantahan sepihak dari para pelaku tanpa melihat kekuatan alat bukti dan luka nyata yang dialami korban.

Penanganan kasus ini dinilai semakin janggal karena barang bukti kayu berdarah yang diserahkan sejak tanggal kejadian baru dibuatkan berita acara tanda terima resmi oleh penyidik pada 13 Oktober 2026. Selain itu, korban justru dilaporkan balik oleh pelaku JS pada 28 September 2026 atas dugaan pengancaman. Kuasa hukum mendesak agar laporan balik tersebut segera dihentikan karena terindikasi sebagai upaya kriminalisasi dan intimidasi agar status korban berbalik menjadi tersangka.

Korban dan keluarga serta tim advokat di Mapolres Toba.

Hingga saat ini, Polres Toba belum juga melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka bagi kedua pelaku. Atas dasar ketidakpastian hukum ini, kuasa hukum korban meminta atensi serius dari Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara yang baru agar mengevaluasi kinerja jajaran Satreskrim Polres Toba agar bekerja secara profesional. Jika pasal yang disangkakan tidak diganti sesuai fakta lapangan, pihak penasihat hukum menegaskan akan segera melakukan upaya hukum lanjutan baik tertulis maupun lisan demi menegakkan keadilan bagi korban. Di sisi lain, Kanit Polres Toba Gomgom Tampubolon saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak dan menyatakan bahwa pihak yang berkompeten menjawab secara resmi adalah Seksi Humas Polres Toba. (MH)

Related Articles

Latest Articles