Sengketa Lahan PT Megapolitan Developer: Sidang Kedua Ditunda Akibat Masalah Surat Kuasa

Depok, Demokratis

Jalannya persidangan kedua terkait kasus sengketa lahan yang melibatkan PT Megapolitan Developer terpaksa mengalami penundaan. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 23 Oktober 2026 di Gedung Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A, Cilodong, Kota Depok tersebut tidak dapat dilanjutkan karena terkendala masalah kelengkapan administratif.

Berdasarkan keputusan Majelis Hakim, persidangan akan ditunda dan dijadwalkan ulang pada Senin, 26 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB. Agenda sidang berikutnya akan berfokus pada pembaruan surat kuasa dan penyampaian jawaban dari pihak tergugat atau pemohon.

Kendala Dokumen dan Ketidakhadiran Kuasa Hukum

Kuasa hukum PT Megapolitan Developer, Eko Wahyudi Utomo, menjelaskan secara langsung penyebab di balik penundaan ini. Menurutnya, terdapat kekurangan dokumen pada surat kuasa yang diberikan oleh klien mereka, Ibu Ida, kepada tim hukum.

Situasi tersebut diperparah dengan absennya rekan sekantor Eko, yaitu Kanisius, yang berhalangan hadir karena alasan kesehatan.

“Karena ada kekurangan dokumen surat kuasa dari klien kami, Ibu Ida, serta partner kami (Kanisius) yang berhalangan hadir karena sakit, Majelis Hakim meminta agar surat kuasa tersebut diperbarui terlebih dahulu,” ujar Eko dalam wawancaranya pasca-sidang.

Berharap Solusi Terbaik (Win-Win Solution)

Pihak PT Megapolitan Developer berharap agar kendala-kendala teknis seperti ini tidak terulang lagi pada persidangan mendatang. Eko menegaskan bahwa kliennya sangat mengharapkan efisiensi waktu agar kasus ini bisa segera selesai tanpa tertunda oleh urusan-urusan sepele.

“Harapan kami, pada persidangan hari Senin nanti dan tujuh hari ke depan, prosesnya bisa berjalan lancar sesuai keinginan kami dan klien dari PT Megapolitan Developer. Kami ingin sidang ini cepat selesai dan menemukan jalan keluar terbaik (win-win solution), karena klien kami sudah cukup lama menunggu,” tambahnya.

Duduk Perkara: Kejanggalan Lonjakan Luas Lahan

Dalam kesempatan yang sama, Eko juga membeberkan inti dari kasus hukum yang sedang mereka hadapi. Kasus ini merupakan sengketa perebutan tanah yang diduga melibatkan manipulasi oleh oknum dari perusahaan lawan. Pihak kuasa hukum mencurigai adanya kejanggalan besar terkait perubahan luas objek tanah yang disengketakan.

“Kasus ini adalah perebutan tanah yang kami indikasikan didalangi oleh oknum pemilik perusahaan tersebut. Kami mencurigai asal-usul tanah induk yang awalnya hanya seluas 2 hektar, namun entah bagaimana dalam keputusan selanjutnya tiba-tiba dipecah dan membengkak menjadi 11,2 hektar. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami, bagaimana bisa tanah tersebut bertambah luas, apakah ini bidang peternakan atau perkebunan sehingga tanahnya bisa berkembang biak?” pungkas Eko dengan nada heran. (Red)

Related Articles

Latest Articles